Fasilitasi Orang dengan Disabilitas Mental pada Pemilu 2014

Fasilitasi Orang dengan Disabilitas Mental pada Pemilu 2014

- in Berita, Jaringan, Kegiatan, Kliping
132
0
Pertemuan pengurus PJS (Perhimpunan Jiwa Sehat) dengan Komisioner KPU

Kamis, 20/03/2014 – 06:36

 

Pertemuan pengurus PJS (Perhimpunan Jiwa Sehat) dengan Komisioner KPU
Pertemuan pengurus PJS (Perhimpunan Jiwa Sehat) dengan Komisioner KPU

JAKARTA, (PRLM).- Komisi Pemilihan Umum diminta untuk memfasilitasi penyandang gangguan jiwa untuk salurkan hak suaranya pada Pemilu 2014. Alasannya, ada beberapa KPU Daerah yang mencoret hak pilih Orang Dengan Disabilitas Mental (ODDM) atau penyandang gangguan jiwa.

“Sebagai langkah awal, kami meminta KPU mendaftar mereka sebagai pemilih dan menyediakan fasilitas memilih bagi ODDM di panti sosial dan rumah sakit jiwa milik pemerintah,” kata Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat Yeni Rosa Damayanti, saat audiensi di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (19/3/2014).

Yeni mengaku kedatangannya melakukan audiensi dengan komisioner KPU pusat di kantornya, Jakarta, Rabu (19/3/2014), tidak lain meminta agar penyandang gangguan jiwa tetap dijamin haknya untuk memilih dalam Pemilu 2014. Itu karena, undang-undang menjamin mereka sebagai pemilih.

“Kami memaklumi KPU kesulitan mendata seluruh fasilitas yang diselenggarakan pihak swasta dalam waktu cepat bagi ODDM. Namun, tindakan teknis untuk menentukan siapa saja ODDM yang bisa menggunakan hak pilihnya di fasilitas tersebut bisa berdasar rekomendasi psikiater,” katanya.

Namun, ia menyayangkan di antara ribuan pasien rumah sakit jiwa di Indonesia, banyak yang mampu memilih, namun tak didaftar KPU. Parahnya lagi, ada 50 lebih rumah sakit jiwa di Indonesia tidak satu pun yang pernah mendapat pelayanan untuk memilih bagi pasiennya.

“Di masa mendatang kami berharap tidak terjadi lagi perampasan hak dari para penyandang disabilitas mental dan Indonesia memenuhi amanahnya sebagai negara yang melindungi seluruh warga negaranya tanpa kecuali,” kata Yeni.

Apalagi, kata Yeni, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui UU No 19 tahun 2011. Konvensi tersebut menjelaskan disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik.

Dalam UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif, disebutkan WNI boleh memilih bagi yang telah berumur 17 tahun atau sudah menikah. Di UU itu tidak disebutkan adanya pengecualian yang membuat ODDM tidak mempunyai hak pilih. (A-194/A-89)***

 Sumber: http://www.pikiran-rakyat.com/node/274512.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like

Refleksi 13 Tahun PPUA Penca Digelar di KPU

    JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Puluhan penyandang disabilitas